Hak Atas Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal HaKI saat ini menjadi salah satu instrument yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asumsinya, dengan diberikannya perlindungan terhadap karya cipta, maka kreatifitas dan inovasi akan bermunculan. Dengan sendirinya, kualitas sumber daya manusia akan lebih tinggi.

Namun kenyataannya, justru sebaliknya. Dalam beberapa kasus penerapan HaKI justru menghambat peningkatan kualitas SDM. Ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pembajakan di satu sisi dapat dianggap sebagai upaya perlindungan hak. Namun di sisi lain, perlindungan HaKI justru menutup salah satu kesempatan orang untuk belajar, yaitu melalui proses imitasi. Tulisan ini bermaksud mengurai persoalan pengembangan sumber daya manusia dari sisi penerapan HaKI

Pendahuluan
Bulan Juli tahun 2003, pemerintah melalui Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) mensosialisasikan Undang-undang no 19 Tahun 2002 tentang HaKI. UU No 19/2002 tentang HaKI ini sebenarnya merupakan amandemen dari beberapa undang-undang sebelumnya . Bermula dari UU No 7/1994 tentang Hak Cipta yang diratifikasi menjadi UU No 18/1997. Undang-undang yang terakhir ini lebih ditujukan kepada para pemakai komputer (end user). Pada undang-undang yang baru ini, unsur pidana akan dikenakan kepada pemakai barang ciptaan orang lain secara tidak sah. Para pemakai peranti lunak bajakan secara bisnis bisa disebut sebagai pelanggar berat HaKI, bahkan sampai tingkat Warnet.
Bulan April 2005, sejumlah warnet di Indonesia mulai merasakan pemberlakuan UU HAKI ini. Aparat kepolisian mulai melakukan razia pada warnet yang diketahui menggunakan software bajakan pada komputer. Beberapa bulan sebelumnya, kalangan pengusaha komputer, khususnya software kelabakan akibat razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian bekerja sama dengan Aliansi pengusaha software (BSA). Pemberlakuan Undang-undang ini tidak memberikan pilihan bagi siapapun. Bagi pengusaha warnet, pada saat sebuah warnet diketahui mengggunakan software bajakan, maka ia harus menggantinya dengan yang asli atau jika tidak punya biaya, menutup usaha tersebut.
Persoalan pembajakan di Indonesia adalah sebuah persoalan yang serius. Angka pembajakan software di Indonesia menempati posisi ke empat setelah Ukraina (no 3), Vietnam (no 2) dan China (no 1). Sementara pembajakan karya cipta yang lain, juga terus berlangsung. Aksi pembajakan dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan secara signifikan. Menurut Ketua Umum Karya Cipta Indonesia Rinto Harahap, total kerugian yang diderita industri hiburan akibat pembajakan CD dan kaset saja mencapai Rp 1,4 triliun setiap tahun . Menurut Rinto, sekitar 90 persen lebih produksi CD serta kaset yang beredar di Indonesia merupakan barang bajakan. Akibat yang ditimbulkan dari aksi tersebut tak hanya dialami oleh artis, produser dan perusahaan rekaman, tapi juga negara sangat dirugikan akibat tak adanya pemasukan dari pajak.
Tingginya tingkat pembajakan di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia segera melakukan ratifikasi Konvensi Bern 7 Mei 1997. Ratifikasi Konvensi Bern ini dilanjutkan dengan notifikasi ke WIPO (World Intellectual Property Organization) pada tanggal 4 Juni 1997. Oleh karena itu sejak 5 September 1997, seluruh aturan dalam Konvensi Bern mengikat Indonesia.
Ditinjau dari kronologis pemberlakuan UU HaKI tersebut, tampak keseriusan pemerintah dalam upaya menegakkan HaKI. Namun pertanyaannya kemudian adalah: Apakah negara berkembang seperti Indonesia ini memerlukan perlindungan HaKI? Bagaimana kaitannya dengan pengembangan SDM? Paper ini mencoba membahas pertanyaan ini dengan sisi pemikiran yang agak berbeda dengan kebanyakan tulisan lainnya, yaitu dari sisi anti-intellectual property. Secara singkatnya perlindungan HaKI yang berlebihan kurang cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia. Khususnya jika dikaitkan dengan pengembangan SDM.

Sejarah HaKI dan Kepentingan Negara Maju
Pada awalnya perlindungan HaKI diberikan kepada penemu (inventor) sebagai insentif untuk melakukan penemuan atau inovasi-inovasi lainnya. Dia diberi hak monopoli untuk waktu tertentu atas temuannya tersebut. Adanya hak monopoli ini memungkinkan sang penemu untuk mendapatkan imbalan finansial atas usahanya.
HaKI awalnya mencakup dua hal , yaitu hak cipta dan hak paten yang masing-masing mempunyai aturannya sendiri. Hak cipta melindungi hasil kecerdasan, pikiran dan ungkapan atau renungan manusia yang terwujud dalam bentuk buku, lagu, film atau software komputer. Hak ini khususnya melindungi dari pemanfaatan pihak lain untuk kepentingan komersial. Hak paten mencakup temuan dan teknologi, kerja yang dikerahkan untuk membuat barang baru, mulai dari traktor, obat-obatan sampai alat pembuka kaleng yang menggunakan listrik. Dalam perkembangannya, HaKI memperluas cakupannya hingga muncul pula kategori merek dagang, rahasia dagang, desain industri dan tata letak sirkuit terpadu.
Sejak awal kelahirannya, HaKI dipenuhi nuansa kepentingan negara maju yang amat kental. Sejarah HaKI mencatat bagaimana HaKI digunakan oleh negara barat untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual negara berkembang . Vandana Shiva mencatat terdapat empat fungsi dari HaKI (lebih khusus lagi paten) , yaitu:
Paten sebagai alat penaklukan dunia baru (patent as instrument of conquest).
Awalnya paten digunakan untuk merujuk istilah letters paten (berasal dari bahasa Latin litterae patents). Kata paten mempunyai arti ‘terbuka’, letters patents menurut Shiva berarti surat terbuka, yaitu dokumen resmi dengan beberapa hak istimewa yang diberikan oleh penguasa. Dokumen ini bersifat terbuka karena memang diumumkan secara terbuka dan memiliki stempel dari penguasa.

Sejarah menunjukkan bahwa paten selalu diasosiasikan dengan kolonisasi. Namun saat ini telah terjadi pergeseran, jika dulu kolonisasi berarti penaklukan wilayah, saat ini berarti penaklukan ekonomi. Litterae Patens untuk pertama kali digunakan pada abad 16 dengan membawa sebuah ideologi politik yang bersifat ‘penjarahan’ dan penafian daerah-daerah temuan Eropa atas dunia kedua maupun ketiga. Ideologi yang dibawa dirumuskan dalam ‘terra nullius’ dengan makna: “seluruh daratan yang bukan berbudaya atau peradaban Barat adalah tanah kosong dan kemudian menjadi hak milik bangsa Eropa atau penguasa Eropa” .

Tentu saja ada perbedaan antara kolonisasi jaman dulu dengan re-kolonisasi saat sekarang. Dulu, penaklukan/penjelajahan samudra dilakukan dengan semangat penyebaran agama. Sekarang, kolonisasi adalah proyek sekuler, bahkan agama baru yang menjadi semangat kolonisasi telah lahir, yaitu ‘penyebaran pengetahuan’. Sebagaimana dikatakan Vandana Shiva:
‘…territory, gold and mineral are no longer the objects of conquest. Markets and economic siystem are what to be controlled. Knowledge itself has to be converted into property, just as land was during colonization….’

Menurut Shiva, inilah sebabnya mengapa istilah paten saat ini sangat jarang digunakan ketimbang istilah intellectual property. Intellectual property dalam hal ini berarti kepemilikan atas produk-produk pikiran (mind). Pengetahuan lokal juga diperlakukan seperti halnya tanah asing (terra nullius).

Paten sebagai penghargaan bagi temuan baru (Patents as Rewards of Inventiveness)
Paten untuk pertama kali diberikan pada bulan Maret 1474 oleh Peradilan Negara Venesia. Paten menurut pemerintah Venesia dibedakan menjadi dua, yaitu monopoli eksklusif yang melarang penggunaan produk yang sudah dipatenkan tersebut tanpa ijin dan membolehkan pemegang hak paten untuk memberikan lisensi pada orang lain jika mendapat imbalan yang layak. Petikan singkat ini menggambarkan supremasi kreativitas sebagai sebuah entitas kepemilikan personal:
‘We have among as men of great jenious, apt to invent and discover ingenious devices…. Now, if provisions were made for the woks and devices dicovered by such person, so that others who may seem them could not build them and take the inventor’s honour away, more men would then apply theior genious, would discover, and would build devices of great utility for our commonwealth.’

Bagi Vandana Shiva, pernyataan ini adalah awal dari privatisasi dan eksklusi ‘kepemilikan’ dari entitas publik menjadi kepemilikan pribadi (private). Hal kemudian menjadi sarana yang efektif dalam kapitalisme -terutama MNC- untuk menjadikan semua entitas kebendaan maupun immaterial menjadi kommoditas yang dapat diperdagangkan sekaligus menghasilkan profit yang besar terutama bagi pemegang hak tersebut.

Paten sebagai perangkat transfer teknologi; usaha untuk mengejar ketertinggalan dan monopoli import (Patent as Instruments for Technology Transfer, Catching Up and Import Monopolies).
Selama lebih dari 5 abad, paten digunakan untuk mentransfer teknologi dari negara teknologi maju. Paten dipakai sebagai sarana untuk mengejar ketertinggalan teknologi antara negara berkembang dengan negara maju. Teknologi dipinjam untuk waktu tertentu dan sistem paten menyediakan hak-hak monopoli dan hak-hak istimewa lainnya pada orang/pihak yang memperkenalkan penemuan baru tersebut, sekaligus memberikan imbalan dan perlindungan atas hak-hak tersebut.

Namun dalam benak Vandana Shiva, ‘perlindungan’ hak intelektual tadi tidak lain adalah sebuah upaya yang menghambat terjadinya transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Sebenarnya yang terjadi adalah transfer kekuasaan atau dominasi pasar industri negara maju ke negara berkembang. Dengan instrumen ini, sebuah perusahaan industri melakukan dominasi dan sekaligus menutup kemungkinan perkembangan bagi jenis teknologi sejenis karena telah ‘dilindungi’ (diseterilkan) dari dunia intelektual ke dunia komoditas. Melalui jalur ini pula negara-negara pemegang hak patent, terutama dalam bidang industri memonopoli jenis-jenis teknologi yang dapat masuk kenegara berkembang. Inilah apa yang disebut Vandana Shiva sebagai sebuah kebohongan dari patent sebagai upaya transformasi teknologi dari Barat ke Timur sebagaimana sering didengungkan teori-teori pembangunan Barat sebelumnya.

Paten sebagai kendali atas ekonomi global (Patents and Control Over the Global Economy).
Saat ini, tanah dan bahan mineral telah memberikan peluang bagi inovasi dalam ilmu pengetahuan dan menjadikannya sumber kekayaan negara. Kepemilikan dalam bentuk material (pabrik, bahan tambang, real estate, dan lain-lain) telah digantikan dengan dengan kepemilikan dalam bentuk pengetahuan atau intellectual property. Menurut Vandana Shiva, intellectual property tidak lain adalah instrumen dari kolonialisme baru dan kapitalisme. Jika dahulu kolonisasi berlangsung dalam wujud penundukan fisik dan geografis, maka kini bermetafora menjadi penundukan dalam dunia intelektual dan ilmu pengetahuan.

Metafora paten dari produk-produk material menjadi immaterial (pengetahuan), menjadikan intelletctual property sebagai sarana sentral dalam usaha re-organisasi sistem ekonomi global.
Terdapat dua perubahan besar yang menjadikan intellectual property sebagai sarana re-organisasi sistem ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kapital yang dimotori oleh negara industrial maju untuk mencari pasar global. Untuk itu, negara maju harus mempunyai akses ke pasar global melalui perjanjian perdagangan bebas (mulai dari Putaran Uruguay hingga WTO). Kedua, negara industri maju sempat mengalami penurunan pendapatan dari hasil produktivitas indusrti konvesional. Melalui mekanisme intellectual property inilah negara maju mempertahankan supremasinya. Terbukti bahwa dengan terjadinya ‘penundukan’ intelektual atau ilmu pengetahuan ini mampu mendongkrak pendapatan Amerika. Sebelum bergeser pada industri berbasis paten, pendapatan Amerika sempat menurun jika hanya mengandalkan produktivitas industri konvensional. Pada tahun 1947, ekspor Amerika mencatat sumbangan dari pendapatan intellectual property hanya berada pada kisaran 10% terhadap total ekspornya. Tahun 1986 meningkat menjadi 37%; dan pada tahun 1994 menjadi lebih dari setengahnya .

Syarat utama agar sistem paten ini bisa dijalankan adalah seluruh negara di dunia harus memiliki kesamaan pandangan (aturan) mengenai intellectual property. Oleh karena itu perlu dibuat kesepakatan internasional mengenai intellectual property. Kesepakatan ini diwujudkan dengan membentuk badan internasional. Inilah cara bagaimana intellectual property dibawa ke dalam perjanjian-perjanjian GATT dan aturan TRIPs yang diumumkan WTO menjadi kerangka bagi aturan paten di seluruh dunia.

Imitasi, Perlindungan HaKI Yang Berlebihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemberian hak monopoli pada penemu baik dalam bentuk hak cipta atau paten didasari oleh semangat pengembangan sumber daya manusia. Asumsi yang mendasarinya adalah dengan memberikan hak istimewa pada seorang penemu -sekaligus memberikan reward atas temuannya itu- akan menumbuhkan semangat penemuan dan iklim inovasi yang kondusif. Dalam banyak kasus juga ditemui bagaimana penemuan seseorang ilmuwan akan menginspirasikan orang lain untuk mengembangkan penemuan tersebut menjadi lebih baik. Sebagai contoh, Edwin Howard Amstrong menciptakan radio FM setelah membaca penemuan telegraf oleh Marconi . Telegraf buatan Marconi, saat itu telah berhasil mengirimkan berita tanpa kawat ke seberang Samudra Atlantik, walaupun di tempat tujuan, suara kode Morse hanya terdengar sayup-sayup, tidak jelas. Sejak itulah Amstrong bercita-cita ingin membuat suara radio sejelas mungkin.
Pada mulanya pendekatan ini, dapat berjalan dengan baik karena pada saat itu tidak banyak orang yang mau menjadi penemu. Ada bermacam-macam stereotipe masyarakat yang dilekatkan pada ilmuwan/penemu yang membuat orang enggan menjadi penemu. Oleh karena itu insentif dalam bentuk hak monopoli diperlukan. Sebagamana telah dijelaskan dimuka, pemberian hak istimewa berupa hak milik dan hak guna (saat ini dilakukan melalui mekanisme lisensi), menempatkan penemu pada posisi yang ‘berkuasa’. Setidaknya untuk memanfaatkan atau mendistribusikan hasil temuannya.
Namun dalam perjalanannya, pendekatan ini menyisakan berbagai macam masalah. Misalnya, hak monopoli (perlindungan HaKI), sudah disalahgunakan (abused) sehingga tidak wajar lagi dan malah menghambat timbulnya inovasi baru – suatu yang justru diharapkan dari perlindungan HaKI. Pendaftaran paten, misalnya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga hanya perusahaan-perusahaan besar (yang notabene berasal dari luar Indonesia) saja yang mampu mendaftarkan paten. Beberapa tahun yang lalu saya menyempatkan melihat daftar paten yang terdaftar di Indonesia. Dari daftar tersebut terlihat bahwa pendaftar Indonesia hanya sekitar 10% saja. Sisanya adalah pendaftar dari luar negeri.

Dalam sebuah iklan produk elektronik, disebutkan bahwa untuk membuat digital camera, atau bahkan printer dibutuhkan lebih dari 1000 paten. Apakah mungkin sebuah perusahaan kecil di Indonesia dapat menghasilkan demikian banyak paten? Tentunya dia hanya dapat melisensi teknologi dari negara lain yang artinya biaya produksinya menjadi lebih mahal. Bagaimana industri di Indonesia dapat berkompetisi dengan negara lain jika barrier untuk masuk ke dunia tersebut sudah terlalu tinggi?
Kemudian jika pun ada pelanggaran paten, maka hanya perusahaan besar yang dapat mempertahankan diri. Seorang penemu miskin akan sulit mempertahankan karyanya. Dia tidak akan mampu membayar pengacara dan sidang-sidang yang berkepanjangan. Sementara itu perusahaan besar akan sanggup. Singkatnya, perlindungan HaKI ini hanya bermanfaat bagi perusahan besar saja.
Di dunia farmasi, perlindungan paten yang berlebihan ini mengakibatkan harga obat-obatan yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh orang miskin. Penelitian hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan nilai jutaan dolar. Perlindungan HaKI pun hanya dimiliki oleh perusahaan besar ini yang kemudian tidak mau memberikan lisensi murah karena merasa telah mengeluarkan dana yang besar. Bagaimana pun juga, mereka adalah sebuah perusahaan yang harus mengejar keuntungan. Akibat dari hal ini adalah tidak dapat diproduksinya obat generik yang harganya murah.
Contoh kasus yang sempat mendapat sorotan di media masa adalah lisensi obat untuk AIDS . Penduduk Afrika Selatan dan India banyak terjangkit penyakit ini dan tidak dapat membeli obat karena harganya mahal. Pemerintah di Afrika Selatan dan India memaksakan compulsary licensing untuk membuat obat generik yang murah untuk mengatasi masalah ini.
Harga mahal akibat perlindungan HaKI yang berlebihan dapat dilihat dalam bidang komputer, khususnya software. Sebagaimana dijelaskan dibagian awal tulisan ini, pemerintah bekerja sama dengan aliansi bisnis software melakukan penertiban bagi kalangan yang menggunakan software bajakan. Tingginya tingkat pembajakan di Indonesia ini, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pembajakan no 4 sedunia . Hal ini sungguh sebuah kenyataan yang menyakitkan.

Sebenarnya ironi pembajakan di Indonesia terjadi salah satunya dikarenakan harga jual software yang sangat mahal sementara biaya duplikasinya sangat murah. Harga jual software yang sangat mahal itu terjadi karena dalam pengembangannya, software dikembangkan secara rahasia dan tertutup . Programer komputer dalam sistem terutup, diharuskan menyelesaikan pekerjaannya sendirian sampai tiba waktunya produk tersebut dilepas ke pasaran (di realese). Perusahaan pengembangan software, biasanya akan menluncurkan produk yang sudah sempurna, tanpa cacat, virus atau hal-hal lain yang bisa menimbulkan keluhan dari pengguna.
Dipandang dari sudut perusahaan pengembang, perlindungan HaKI menjadi sebuah konsekuensi logis yang harus diberikan. Sebab, perusahaan telah mengeluarkan dana ratusan milyar untuk pengembangan software dan mengharapkan imbalan dari investasi yang telah dikeluarkan. Salah satunya melalui harga jual yang mahal atau imbalan yang didapat dari perlindungan HaKI (hak cipta atau hak paten). Hanya saja imbalan yang diterima akan menjadi milik perusahaan, bukan milik penemu.

Penutup
Dalam kaitan dengan pengembangan SDM, perlindungan HaKI justru menjadi penghambat munculnya manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Aturan-aturan yang melarang modifikasi atau re-distribusi dari sebuah softaware, akan menghambat kreatifitas programer dalam menciptakan software baru. Padahal, banyak kasus menunjukkan bahwa proses imitasi (peniruan) justru merupakan sarana ampuh untuk mengembangkan kreatifitas sebagaimana dilakukan oleh China atau komunitas open source .

Strategi yang dilakukan oleh Cina mungkin dapat dipertimbangkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan mendukung perlindungan HaKI hanya karena orang lain mengatakan bahwa kita harus ikut. Kita harus memperhatikan manfaatnya bagi negara kita. Namun kita juga tidak dapat menolak secara mentah-mentah. Untuk itu perlu dicarikan strategi yang elegan, dimana kita tidak mendapat hukuman dari negara lain dan pada saat yang bersamaan kita juga tidak dirugikan. Apakah mungkin kita mengundurkan waktu penerapan HaKI (dimana selama itu kita menyiapkan diri)?

Usaha untuk meningkatkan jumlah inovasi di Indonesia tentunya tetap harus dilakukan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti memberikan bantuan dan insentif bagi peneliti yang memiliki karya yang dapat dilindungi karya ilmiahnya. Menyatakan bahwa sebuah teknik atau temuan sebagai public domain juga merupakan pendekatan lain sehingga orang lain tidak dapat memantenkan hal-hal yang sudah merupakan bagian dari tradisi (kemampuan) bangsa Indonesia, seperti misalnya pembuatan tempe, batik, dan sejenisnya. Meskipun menjadikan sesuatu menjadi milik publik (public domain) kurang disukai karena tidak memiliki nilai ekonomis bagi penemunya, akan tetapi pendekatan ini memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.

Sikap yang disampaikan oleh komunitas Open Source, atau komunitas lain yang percaya bahwa pengetahuan adalah milik bersama, dapat juga digunakan sebagai strategi untuk mengatasi rendahnya kualitas SDM kita. Dengan membolehkan orang lain untuk ikut serta mengembangkan karya kita, maka dengan sendirinya kita akan dituntut untuk senantiasa belajar. Semakin banyak pihak yang ikut mengembangkan atau menggunakan hasil karya kita, semakin besar penghargaan yang kita terima meski tidak berwujud penghargaan material.

Daftar Pustaka
Ade Tanesia, Yang Terancam di Jaman Haki, Buletin Kombinasi, edisi 10 Agustus 2005
Vandana Shiva, Protect or Plunder, Zed Books, 2001
Budi Rahardjo, Apakah Negara Berkembang Memerlukan Sistem Perlindungan HaKI,
Extended version dari Materi Lokakarya Terbatas tentang Hak Kekayaan Intelektual,
yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dan Pusdiklat Mahkamah Agung, Jakarta, 10-11 Februari 2004.

Artikel dan situs:
Kompas, 10 Juli 2005, Kompas, 8 Juli 2004, Kompas, 9 juni 2003
Harian Terbit, 23 Januari 2004
HYPERLINK “http://www.twnside.org.sg/title/twr131c.htm”http://www.twnside.org.sg/title/twr131c.htm
HYPERLINK “http://www.gnu.org/”www.gnu.org, HYPERLINK “http://www.wikipedia.org/”www.wikipedia.org
HYPERLINK “http://www.linux.or.id/”www.linux.or.id
HYPERLINK “http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1081821177&3″http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1081821177&3
HYPERLINK “http://www.gisi-semarang.org/sermon/Meneruskan Tongkat Estafet.pdf”http://www.gisi-semarang.org/sermon/Meneruskan%20Tongkat%20Estafet.pdf
HYPERLINK “http://www.tokohindonesia.com/aneka/penemu/dunia/edwin-armstrong/index.shtml”http://www.tokohindonesia.com/aneka/penemu/dunia/edwin-armstrong/index.shtml

Kompas, 9 juni 2003

Kompas, 08 Juli 2004
Harian Terbit, 23 January 2004
Konvensi Bern adalah Konvensi antar negara dunia tahun 1950-an di Eropa tentang kesepakatan hak paten masing-masing Negara. Lebih lengkap lihat di http://www.wikipedia.org
Ade Tanesia, Yang Terancam di Jaman Haki, Buletin Kombinasi, edisi 10 Agustus 2005
Vandana Shiva, Protect or Plunder, Zed Books, 2001
Shiva, ibid, 2001
Shiva, ibid, hal 13
Shiva, ibid, hal 13
Shiva, ibid, hal 14
9 Shiva, ibid, hal 19
HYPERLINK “http://www.tokohindonesia.com/aneka/penemu/dunia/edwin-armstrong/index.shtml”http://www.tokohindonesia.com/aneka/penemu/dunia/edwin-armstrong/index.shtml
Berita mengenai ini dapat dilihat di HYPERLINK “http://www.twnside.org.sg/title/twr131c.htm”http://www.twnside.org.sg/title/twr131c.htm.
On 19 April 2001, 39 drug trans-national corporations (TNCs), which had taken the South African government to court over patent laws, dropped the lawsuit unconditionally. The case had been filed by the Pharmaceutical Manufacturers’ Association of South Africa (PMASA), a body representing South African subsidiaries of the 39 drug TNCs. The Association challenged the Medicines and Related Substances Control (Amendment) Act which allows compulsory licensing and parallel importing of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) drugs and other drugs as well.
Compulsory licensing permits the South African government to license local companies to produce cheaper versions of drugs whose patents are controlled by foreign drug companies….
Kompas, 8 Juli 2004

System tertutup atau closed system merupakan model pengembangan software yang dilakukan secara tertutup oleh sebuah perusahaan pengembang software (vendor), misalnya Microsoft. Dalam model ini, seorang programmer dilarang memberitahukan atau menginformasikan perkembangan pekerjaannya. Ketika software telah selesai dikerjakan, pengguna (user) juga dilarang untuk melakukan modifikasi, distribusi, atau tindakan apapaun tanpa ijin dari vendor. Apabila hal ini dilanggar, maka pengguna akan mendapatkan sanksi hukum. Lebih lengkap tentang system ini, lihat di HYPERLINK “http://www.wikipedia.org/”www.wikipedia.org

Keberhasilan China dalam menembus pasar dunia, salah satunya disebabkan karena kemampuan Negara ini dalam melakukan peniruan terhadap merk-merk terkenal seperti Waltdisney. Dengan harga yang lebih kompetitif disbanding produk asli, China berhasil memposisikan diri sebagai Negara industri baru. Akan tetapi, apa yang dilakukan China tidak hanya sebatas meniru saja, tapi juga melakukan pengembangan secara intensif dari produk-produk yang ia tiru dan mulai menciptakan produk sendiri. Cara ini cukup effektif dalam pengembangan China sebagai negara industri, khususnya dalam transfer teknologi. lebih lengkap dapat dibaca di Kompas, 10 Juli 2005

Komunitas Open source adalah sebuah komunitas yang membebaskan seseorang melakukan modifikasi, re-distribusi, atau apapun pada software, dengan syarat perubahan yang telah dilakukan harus dicantumkan. Pengembangan software justru dilakukan secara gotong royong dalam sebuah komunitas terbuka. Komunitas ini percaya bahwa pengetahuan (knowledge) adalah milik bersama. Lebih lengkap lihat di HYPERLINK “http://www.gnu.org/”www.gnu.org, HYPERLINK “http://www.linux.or.id/”www.linux.or.id

Public domain terdiri dari pekerjaan kreatif dan pengetahuan lainnya; tulisan, hasil seni, musik, sains, penemuan, dan lainnya; yang di mana tidak ada seseorang atau suatu organisasi memiliki minat “proprietary”. (minat “proprietay” biasanya dilakukan dengan sebuah hak cipta atau paten.) Hasil kerja dan penemuan yang ada dalam domain umum dianggap sebagai bagian dari warisan budaya publik, dan setiap orang dapat menggunakan mereka tanpa batasan (tidak termasuk hukum yang menyangkut keamanan, ekspor, dll.).lihat HYPERLINK “http://www.wikipedia.org/”www.wikipedia.org