Pengarang : Noreena Hertz,
Penerbit : HarperCollins Publishers Inc, USA,
Tahun : 2001
***
Pengantar
Bursa pemilihan presiden mulai memasuki masa kampanye pada tanggal 1 sd tanggal 30 Juni 2004. Pemilihan presiden langsung seperti ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia meski telah lama dilakukan diberbagai negara demokratis lain. Sistem yang relatif baru ini dianggap sebagai bentuk demokrasi yang paling riil. Masyarakat datang ke tempat pemungutan suara, kemudian menggunakan hak pilihnya dan membiarkan proses demokratisasi melakukan tugasnya. Banyak orang yang menganggap hal tersebut sebagai bentuk partisipasi politik yang paling riil dan dengan demikian, demokrasi telah benar-benar dijalankan. Namun, benarkah demikian? Jika demokrasi hanya sekedar demokrasi elektoral seperti yang diungkapkan oleh Larry Diamond (2003), lantas, benarkah demokrasi telah dijalankan?

Tulisan ini menyajikan review buku The Silent Takeover yang ditulis oleh Noreena Hertz. Buku yang ditulis pada tahun 2001 ini memberikan gambaran tentang masa depan demokrasi. Bagi Hetrz, demokrasi sudah mati karena ia telah diambil alih oleh kapitalisme global. Melalui risetnya, Hetrz ingin menunjukkan bahwa optimisme Samuel Huntington mengenai gelombang ketiga demokratisasi, perlu dipertanyakan kembali. Temuan di lapangan menunjukkan fakta bahwa telah terjadi gelombang balik demokrasi yang justru meresahkan banyak pihak. Di akhir tulisannya, Hertz memperingatkan para pejuang demokrasi agar waspada dalam melakukan perjuangannya. Sebab jika tidak, bisa jadi kapitalisme yang keluar sebagai pemenang. Tulisan ini diakhiri dengan sebuah catatan mengenai demokrasi dalam konteks Indonesia.

Revolusi dan kebenaran tidak akan disiarkan televisi

Pada tanggal 20 Juli 2001 di Genoa, digelar sebuah pertemuan tingkat tinggi, yaitu pertemuan G8. Namun yang menarik bukanlah pertemuan itu, melainkan berkumpulnya ratusan ribu massa yang memprotes perselingkuhan negara dengan pasar. Mereka ingin menunjukkan kekecewaan mereka pada negara yang dianggap tidak bisa lagi dipercaya untuk melindungi kepentingan rakyatnya.
Ribuan massa berhasil digerakkan oleh satu pencetan mouse. Seperti diakui oleh penulis buku ini, Hertz mengatakan bahwa ia menerima pemberitahuan mengenai aksi massa tersebut dari internet. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh sebagian besar peserta aksi yang lain (hal 1). Pesannya sangat jelas: pastikan kehadiran anda jika anda ingin didiengarkan….
Aksi massa tersebut berjalan dengan damai –satu hal yang tidak diperkirakan oleh penulis. Namun aksi damai yang melibatkan ribuan massa tersebut tidak mendapat publikasi yang layak. Sebagian besar stasiun televisi di Amerika menolak untuk menyiarkan aksi tersebut. Menurut meraka, aksi massa (damai) tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah AS. Para pemilik stasiun televisi menolak menyiarkan perisitiwa tersebut karena bagi mereka bad news is good news. Mereka menolak menyiarkan aksi tersebut meski apa yang diperjuangkan dalam aksi tersebut adalah untuk kepentingan bersama.
Inilah awal cerita persekongkolan antara penguasa dan pengusaha. Suatu dunia dimana kepentingan-kepentingan perusahaan merajai, perusahaan besar menyebarkan jargon melalui gelombang udara dan mencekik bangsa-bangsa lainnya dengan aturan imperalistik mereka (hal 7). Kepentingan pengusaha lebih penting daripada kepentingan bersama.
Sebuah investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh pasangan suami istri (pasutri) Steve Wilson dan Jane Akre untuk stasiun televisi WTVT, di Tampa Bay California, tidak dapat disiarkan karena dilarang oleh pemilik stasiun tersebut (hal 151-154). WTVT adalah salah satu stasiun televisi yang berada dalam jaringan televisi Fox milik Rupert Mordoch.
Saat itu, investigasi mereka adalah mengenai supply susu yang berasal dari sapi yang telah disuntik hormon pengembang. Sapi yang telah mendapat suntikan ini, mampu memproduksi susu tiga kali lipat lebih banyak dari sapi biasa. Namun susu yang dihasilkan sangat berpotensi menimbulkan kanker. Pasangan suami istri ini berhasil menguak kenyataan bahwa pengusaha peternakan sapi telah melakukan kebohongan kepada publik dengan tidak mencantumkan bahan-bahan yang terkandung dalam produknya. WTVT sangat antusias dengan penyelidikan tersebut dan bermaksud menyiarkannya. Namun Rupert Murdoch, melalui dewan komisarisnya, melarang rencana tersebut. Alasannya adalah penyiaran informasi tersebut dapat membahayakan perusahaan susu tersebut dan jaringan televisi Fox.
Setelah melewati proses panjang, pasutri tersebut akhirnya di pecat oleh WTVT. Dan drama gugat menggugat di pengadilan pun dimulai. Pasutri tersebut menggugat jaringan televisi Fox karena dianggap sewenang-wenang dalam memperlakukan pegawainya. Sementara jaringan televisi Fox balik menggugat pasutri tersebut karena dianggap tidak mematuhi peraturan perusahaan. Proses persidangan akhirnya memenangkan jaringan televisi Fox dan memutuskan denda bagi pasutri karena ketidakpatuhannya pada atasan. Pengadilan sama sekali tidak menyinggung pelarangan penyiaran mengenai bahaya yang akan muncul akibat konsumsi susu dari sapi yang disuntik hormon.
Dari salah satu kasus tersebut dan dari pengalaman pribadi dalam demonstrasi damai di Genoa, Hertz ingin menyampaikan bahwa kebenaran tidak akan disiarakan melalui televisi atau media lain yang dimiliki oleh pengusaha yang sarat kepentingan (hal 154). Padahal kebebasan untuk mendapatkan dan menyiarkan informasi adalah hak asasi manusia, dan merupakan prasyarat demokrasi. Jika media massa yang dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, nyata-nyata memperlihatkan perselingkuhannya dengan pengusaha, masihkah ada harapan bagi demokrasi?

Kapitalisme tak Terbatas

Pada tahun 1979, sebuah tonggak penting dalam bidang ekonomi-politik dicanangkan oleh Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagen. Tonggak itu adalah radikalisasi kebijakan liberal yang memungkinkan reduksi intervensi negara, privatisasi BUMN, reduksi proteksi sosial dan pelemahan serikat buruh. Kebijakan ini memberikan kekuasaan penuh kepada tangan-tangan perusahaan dan negara memperoleh saham dengan mengorbankan demokrasi.
Implikasi dari kebijakan ini sangat jelas. Kapitalisme menjadi ‘raja’ yang harus dilayani oleh negara, yang semua keinginannya harus dikabulkan meski harus mengorbankan rakyat. Sebuah contoh mengenai hal ini adalah iklan provokatif Benetton. Untuk mengkampanyekan produknya, Benetton menampilkan gambar bayi berkulit hitam yang kelaparan, penderita AIDS yang sedang sekarat atau seragam penuh darah milik prajurit Bosnia. Gambar-gambar itu secara atraktif berhasil menarik perhatian kita. Namun apa yang hendak disampaikan bukanlah moral mengenai kekejaman perang atau rusaknya lingkungan sehingga mengakibatkan bencana kekeringan. Tujuan utama iklan tersebut semata-mata adalah peningkatan penjualan.
Citra yang ditampilkan melalui gambar-gambar iklan Benetton, juga dilakukan oleh para politikus kita. Iklan PAN menampilkan Amien Rais sedang merangkul kelompok masyarakat kelas bawah. Simak juga iklan PKS yang menunjukkan kegiatan sosialnya menolong korban bencana alam. Demikian pula halnya dengan politikus kita yang lain. Tujuannya sama, memperoleh suara kita. Namun solusi yang ditawarkan politikus dan partai kita, sama palsunya dengan solusi yang ditawarkan oleh Benetton, Djie Sam Soe, Sampurna, Coca Cola dan lain sebagainya.
Saat ini ratusan perusahaan multinasional terbesar mengendalikan sekitar 20 % aset asing global. Lima puluh satu dari 100 kekuatan ekonomi paling besar di dunia adalah perusahaan. Kerja sama yang sempurna antara negara dengan pengusaha telah terjalin, sehingga apa yang dilakukan oleh pengusaha, diamini oleh negara. Di negara-negara maju (Eropa barat, Amerika Serikat, Kanada dan Jepang) kiat-kiat yang dipakai perusahaan multinasional itu benar-benar menggerogoti demokrasi sampai ke akar-akarnya sedemikian rupa sehingga demokrasi akhirnya mati. Para politisi memang dipilih rakyat, tetapi begitu terpilih, politisi tidak peduli lagi dengan konstituennya. Para politisi malah sibuk menjadi pelayan bos-bos perusahaan multinasional. Apapun yang mereka minta dikabulkan, seperti pengurangan pajak, pengendalian serikat buruh dan pemberian aneka fasilitas impor maupun ekspor. Kebijakan seperti ini jelas merugikan rakyat karena rakyatlah yang harus menanggung akibatnya. Rusaknya lingkungan, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan adalah beberapa akibat yang harus ditanggung rakyat karena pengkhianatan politisi.
Inilah realitasnya. Kita berada di dunia dimana perusahaan besar mengambil alih negara, pengusaha menjadi lebih kuat ketimbang politikus dan kepentingan komersil menjadi sangat penting. Demokrasi memang terjadi. Namun bukan “dari rakyat, untuk rakyat,oleh rakyat” karena demokrasi pada zaman globalisasi hanya berarti sebuah metode pemilihan melalui pungutan suara. Kekuasaan pemerintah terbelenggu dan makin tergantung pada perusahaan. Pemerintah harus melakukan berbagai macam cara agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak memindahkan aset dan kegiatannya dari negerinya. Atau sebaliknya menarik perhatian agar perusahan-perusahaan tersebut mau menanamkan investasi. Dulu pemerintah berjuang demi teritori fisik Sekarang mereka berjuang melawan penyakit demi kepentingan pasar. Salah satu tugas utama mereka adalah menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan menarik bagi bisnis. Peran negara pada skala luas adalah menyediakan sarana publik dan infrastruktur yang diperlukan bisnis pada harga paling rendah sambil melindungi sistem perdagangan bebas dunia.
Globalisasi kapitalisme semakin merajalela sejak didirikannya WTO (World Trade Organization) pada 1995 (Tradem, 2004). WTO beranggotakan 146 negara, merupakan orgnisasi global yang mengikat secara hukum semua anggotanya. Fungsi utamanya adalah memastikan perdagangan bebas berjalan dengan lancar melalui dua prinsip dasar, yaitu national treatment dan most favoured nations . National treatment dan most favoured nations berkaitan dengan penghapusan diskriminasi antara sesama negara anggota WTO. Ini berarti bahwa setiap elemen dalam negara (pemerintah, penyedia jasa, perusahaan swasta dan lain-lain) berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari masing-masing anggota yang lain. Jika diketahui telah terjadi diskriminasi, WTO dapat menggunakan kekuasaanya untuk menyelesaikan masalah secara hukum.
Dalam perjalanannya, WTO telah menjadi alat yang digunakan negara maju untuk mengatur dan mengontrol negara berkembang. Salah satu kasus yang diungkap oleh Hertz dalam buku ini adalah penolakan Chiquitas, perusahaan budidaya pisang terbesar ketiga di Amerika, terhadap larangan impor pisang Uni Eropa (hal 96-98). Larangan itu berupa kuota impor pisang sampai dengan 10 persen dari total impor. Uni Eropa mengeluarkan larangan itu dengan alasan untuk melindungi negara-negara penghasil pisang di bekas koloni Inggris dan Prancis di Afrika. Chiquitas merasa keberatan dengan larangan tersebut dan membujuk pemerintah Amerika Serikat, melalui WTO, untuk membatalkan larangan tersebut. Chiquitas mengeluarkan dana yang cukup besar untuk dapat membujuk WTO dan melakukan sejumlah intimidasi di Honduras, salah satu negara penghasil pisang di kepulauan Karibia.
Protes Chiquitas makin menguatnya kecenderungan penyalahgunaan lembaga internasional (WTO) sebagai alat pengusaha. Negara (lagi-lagi) tidak kuasa untuk menolak keinginan pengusaha.

Dari rakyat, untuk pengusaha, oleh negara: Protes sebagai katalis perubahan

Penundukan negara oleh perusahaan seperti diceritakan oleh Hertz, telah memupus harapan sebagian besar orang terhadap demokrasi. Noreena Hertz menjelaskan perusahaan multinasional (MNC) hanya mempunyai satu kepentingan yaitu meraup keuntungan global. Bagi mereka tidak penting apakah sebuah rezim itu demokratis, otoriter atau komunis. Rezim yang demokratis justru mangsa yang paling empuk bagi perusahaan multinasional. Di negara dengan rezim yang demokratis, perusahaan multi nasioanal-lah yang berdaulat. Bukan rakyat atau warga negara. Mereka membiarkan proses demokrasi memilih pemimpin. Begitu pemimpin terpilih, mereka dengan mudah menaklukkan para politisi dengan iming-iming uang dalam jumlah yang menggiurkan. Kolusi antara pengusaha dan penguasa akhirnya menelikung dan mematikan demokrasi.
Buku ini menampilkan banyak kasus mengenai penelikungan demokrasi oleh pengusaha. Akan tetapi, proses kematian demokrasi menurut Hertz bisa diperlambat. Salah satunya adalah dengan melakukan unjuk rasa sesering mungkin. Unjuk rasa adalah satu-satunya metode yang cepat untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol ekses-ekses aktivitas perusahaan. Dalam banyak kasus yang ia ungkapkan dalam buku ini, kolusi antara penguasa dan perusahaan bisa diminimalisir bahkan dihentikan melalui unjuk rasa. Banyak warga negara yang lebih suka mengungkapkan pendapatnya di jalan, atau melalui aksi massa. Mereka merasa unjuk rasa adalah satu-satunya jalan, karena pemerintah tidak akan mendengarkan suara mereka jika mereka menggunakan jalur konvensional.
Apa yang dilakukan oleh rakyat Inggris membuktikan hal ini. Pada musim gugur tahun 1999 sampai tahun 2000, berbagai elemen masyarakat di Inggris secara terus-menerus melakukan protes menentang bahan pangan yang dimodifikasi secara genetis (genetically modified food crops-GM) yang diproduksi oleh Monsanto. Monsanto adalah perusahaan pembibitan paling besar di dunia yang bermarkas di Anerika. Protes dilakukan dengan alasan karena GM berbahaya bagi manusia, bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Univeristas Cornell, menunjukkan bahwa populasi kupu-kupu menurun tajam akibat penggunaan bibit tersebut. Setelah melewati tahap yang panjang –termasuk rangkaian sidang di pengadilan, penurunan harga saham yang drastis, boikot oleh konsumen, perang opini di media dan lain-lain- akhirnya Perdana Menteri Tony Blair mengumumkan pembekuan usaha bagi Monsanto selama 3 tahun (hal 125-128).
Aksi protes tidak hanya dilakukan oleh kelompok penekan (pressure groups), melainkan juga diawali oleh tindakan seorang nenek. Granny D –panggilan bagi Doris Haddock warga Amerika Serikat- merayakan ulang tahun ke-90 nya di Cumberland, Maryland. Perayaan ulang tahunnya biasa, tapi perjalanan ratusan kilometer yang ditempuh nenek ini dengan berjalan kaki, jelas luar biasa. Di tempat itu, Granny D membagikan kue ulang tahunnya dan bersama 30 orang aktivis lokal menyanyikan lagu ”This Land is Your Land”. Setelah itu ia berpidato untuk menyatakan pendapatnya mengenai korupsi yang merajalela di Amerika. Setelah kematian suaminya –aktivis politik-, Granny D bertekad untuk melanjutkan perjuangan suaminya dengan cara yang paling mungkin dilakukan. Untuk itu ia telah menempuh ribuan kilometer berjalan kaki menuju Washington, D.C. Dalam perjalannya, ia telah menarik simpati ribuan orang dari wilayah-wilayah yang ia lalui. Pada saat ia tiba di Washington D.C, kurang lebih 2000 orang berjalan bersama Granny D, menjadi headline majalah George dan menjadi salah satu Perempuan Paling Menarik dalam Politik (hal 101-105).
Aksi yang dilakukan oleh Granny D ini dipicu oleh korupsi akibat sistem politik Amerika yang memungkinkan pemberian donasi dari perusahaan kepada partai politik. Partai politik membutuhkan banyak dana untuk menyokong kegiatan mereka. Aktivitas parpol, menurut Hertz, sama dengan aktivitas perusahaan swasta (hal 105). Mereka membutuhkan promosi agar selalu diingat, memproduksi merchandising untuk para pemilih mereka dan lain sebagainya. Untuk bisa melakukan aktivitas tersebut, partai politik memerlukan dana yang cuku besar. Donasi dari pengusaha/perusahaan sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan aktivitas partai politik. Para politikus atau parpol menghabiskan dana kampanye ratusan juta dollar. Dana kampanye yang dilkeluarkan oleh George W. Bush pada putaran pertama mencapai 37 juta dollar Amerika Serikat (hal 107).
Tentu saja sumbangan yang diberikan oleh pengusaha kepada partai atau politikus, tidak cuma-cuma. Terbukti bahwa setelah politikus atau partai yang mereka sumbang menang dalam pemilihan, para pengusaha menuntut balas jasa mereka. Para politikus atau parpol kemudian mengesahkan kebijakan pemerintah yang pada intinya mendukung atau memberi kemudahan bagi pengusaha. Pada tahun 1992, pemimpin partai Demokrat Amerika di Missouri, Richard Gephardt, membujuk presiden Bill Clinton agar tidak memungut pajak atas bir. Hal ini dilakukan oleh Richard karena ia menerima dana kampanye sebesar 300.000 dollar dari Anheuser-Busch Company, perusahaan bir terbesar dinegara bagian tersebut (hal 110).
Hal yang sama, terjadi pada masa pemerintahan George W. Bush. Ia mempekerjakan praktisi dari berbagai perusahaan besar. Bush juga mengesahkan undang-undang kepailitan yang telah lama ditungu oleh pihak perbankan yang mensponsori kampanyenya. Bush bahkan mengacuhkan Protokol Kyoto yang bertujuan untuk mencegah pemanasan global dengan melakukan hal-hal yang merusak lingkungan. Ia berniat untuk mengeksplorasi Antarika untuk mencari minyak, memperbolehkan penebangan pohon di 58 juta hektar hutan milik negara, memblokir prgram penghentian pelepasan bahan kotor yang terdapat di dalam air minum, dan lain sebagainya (hal 112). Hal yang sama sedang dan telah terjadi di bagian dunia yang lain.

Agenda Baru
Kolusi antara penguasa dengan pengusaha pada akhirnya mematikan harapan rakyat pada penguasa. Rakyat yang telah putus asa tersebut akhirnya tidak melihat ada jalan lain yang bisa membuat penguasa mendengar mereka. Maka mereka memutuskan untuk turun ke ajalan dan melakukan aksi protes.
Akan tetapi, benarkah aksi masa atau protes tersebut adalah satu-satunya jalan? Hertz kemudian menyarankan agar semua orang melakukan enam langkah untuk menciptakan agenda baru yang dapat melahirkan kembali demokrasi bagi masyarakat (hal 293-242). Keenam langkah tersebut adalah:
Pada level nasional, agenda baru ini membutuhkan komitmen dari politisi agar benar-benar bekerja demi rakyat, bukan demi perusahaan.
Kepercayaan pada trickle-down effect harus dihapuskan. Kepercayaan ini telah lama digunakan sebagai justifikasi untuk berbagai hal. Penghapusan kepercayaan pada trickle-down effect sangat diperlukan tidak hanya untuk mengembalikan sebagian keuntungan perusahaan bagi masyarakat, namun juga untuk meredistribusi pajak untuk kepentingan publik.
Kekuasaan perusahaan pada level nasional harus dikontrol melalui regulasi, bukan de-regulasi. Misalnya dengan melarang kepemilikan silang di media massa. Tanpa ada framework untuk memperkuat peraturan atau undang-undang, pasar akan menjadi bebas bagi siapapun.
Sementara pada level global, negara-negara Utara harus berkomitmen untuk melakukan reformasi legislatif. Selain itu juga membuka akses sebesar-besarnya pada pekerja dan komunitas untuk mendapatkan bantuan global.
Harus ada sebuah organisasi sosial dunia (World Social Organization) yang akan menjadi counter atas dominasi WTO. Organisasi ini juga akan melakukan reframing mekanisme pasar global untuk memastikan perlindungan terhadap HAM, lingkungan dan standard tenaga kerja.
Akhirnya, masalah yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk dunia, seperti utang luar negeri, harus menjadi perhatian bersama.

Kemana setelah ini?

Sekali lagi, melalui risetnya, Hertz ingin menunjukkan bahwa kolusi antara pengusaha dan penguasa telah menyebabkan matinya demokrasi. Buku ini menyajikan beragam kasus kontemporer dengan data terbaru yang mendukung. Kasus-kasus tersebut diceritakan dengan bahasa yang lugas dan enak dibaca hingga akhir.
Satu hal yang sangat penting untuk dicermati adalah peringatan Hertz kepada pejuang demokrasi. Seperti yang ia tulis di akhir buku ini, Hertz mengatakan:
“A better world is possible: a world of greater equity and true democracy. But ….:unless those in power do address the issue, those dienfranchised by the silent takeover or those who chose to speak for the disenfranchised will keep on trying to batter down the doors of power, in whatever ways they see most fit….until the state reclaims the pople, the people will not reclaim the state…” (hal 243).

Peringatan ini menjadi penting mengingat godaan untuk berselingkuh sangat besar dan klaim atas nama rakyat mudah untuk diucapkan. Namun, mengulangi apa yang diucapkan Hertz, jika negara tidak berusaha menarik perhatian rakyat, maka jangan harap rakyat akan menaruh perhatian pada (apa yang dilakukan oleh) negara.

Bercermin pada cermin retak: perselingkuhan penguasa dan pengusaha di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa tampaknya perlu dicermati lebih jauh. Dalam beberapa kasus, perselingkuhan tersebut tampak jelas, sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai perselingkuhan. Kontroversi seputar Undang-undang Penyiaran adalah salah satu contoh dari perselingkuhan ini. Penolakan stasiun televisi swasta terhadap salah satu pasal dalam UU tersebut dan proses pembahasan UU yang berlarut-larut makin menguatkan dugaan adanya perselingkuhan tersebut. Meski sulit untuk dibuktikan, namun ada dugaan beredar ‘amplop’ untuk para anggota parlemen. Kasus tersebut hanyalah satu dari sekian banyak penyelewengan kekuasaan di negara kita. Di sisi lain, intervensi IMF melalui program pengentasan krisisnya, membuka peluang bagi perusahaan multi nasional untuk ikut bermain.
Namun bukan berarti bahwa lonceng kematian demokrasi sudah berdentang. Sejauh ini saya masih berpendapat bahwa demokrasi tetap merupakan sistem terbaik diantara yang terburuk. Meski praktek demokrasi masih memiliki sejumlah problem kultural maupun sosial, namun demokrasi mampu memberikan jaminan bagi rezim untuk mengelola kehidupan bernegara yang efektif tanpa mematikan kreativitas dan aspirasi warga negaranya. Demokrasi meniscayakan konstitusi yang berdasarkan konsensus. Konstitusi ini selain menjamin hak-hak fundamental setiap warga negara, juga menjamin stabilitas dan legitimasi pejabat negara sehingga mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
Mengulangi peringatan Hertz, pemilihan presiden tanggal 5 juli 2004 nanti selayaknya mendapat perhatian yang besar dari semua pihak, terutama menyangkut keterlibatan pihak ketiga (dalam hal ini adalah pengusaha). Bantuan yang diberikan kepada capres-cawapres harus diungkap dengan transparan, termasuk kesepakatan yang diambil diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, jika terjadi penyelewengan, maka rakyat dapat meminta kembali mandatnya.

Daftar Pustaka

Noreena Hertz, The Silent Takeover: Global Capitalism and The Death of Democracy, HarperCollins Publishers Inc, USA, 2001.
Larry Diamond, Developing Democracy Toward Consilidation, Institute of Reasearch and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2003.
Membaca Kegagalan KTM vs WTO Cancun Meksiko, Majalah Tradem, edisi keenam, Januari Maret, 2004, hal 10-13.

Lihat Membaca Kegagalan KTM vs WTO Cancun Meksiko, Majalah Tradem, edisi keenam, Januari Maret, 2004, hal 10-13.
Menjelang pengesahan UU Penyiaran, stasiun televisi swasta bersama-sama dengan para artis, seniman bahkan komedian, melakukan unjuk rasa menentang penghapusan siaran nasional sebagaimana tertulis dalam UU tersebut. Alasan penolakan ini menurut mereka adalah bertentangan dengan hak asasi manusia untuk mendapat informasi. Padahal stasiun televisi tetap diperbolehkan untuk bersiaran nasional dalam bentuk kerjasama dengan stasiun lokal. Ini dimaksudkan agar diseminasi informasi terjadi dan tidak tersentral (wawancara dengan Ali Pangestu, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia, Mei 2003)